Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat tata kelola data spasial, layanan pengaduan, dan penyebarluasan informasi program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) guna memastikan manfaat penurunan emisi gas rumah kaca dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Upaya tersebut dibahas dalam Workshop Pertukaran dan Penguatan Data Spasial, Layanan Pengaduan, dan Penyebarluasan Informasi FCPF bertema “Dari Penurunan Emisi Menuju Manfaat Berkelanjutan” yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (12/11/2026).
Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sari Dewi, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, membuka kegiatan tersebut. Ia menegaskan, keberhasilan penurunan emisi melalui FCPF bukanlah akhir dari tanggung jawab pemerintah. Tahap selanjutnya adalah memastikan manfaat program dikelola secara transparan dan dirasakan masyarakat.
Ririn menekankan tiga hal utama, yakni integrasi pertukaran data spasial kehutanan melalui penyelarasan standar dan mekanisme berbagi data antarlembaga, penguatan layanan pengaduan dengan kejelasan alur dan tanggung jawab instansi, serta penyebarluasan informasi program secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat.
Ia berharap workshop menghasilkan rekomendasi konkret, bukan sekadar diskusi, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan instansi terkait.
“Pembagian manfaat FCPF merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus mendukung kelestarian lingkungan,” pesannya.
Sementara itu, panitia kegiatan Untung Maryono dari Bidang Statistik Diskominfo Kaltim mengatakan, capaian penurunan emisi melalui FCPF merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Namun, berakhirnya tahapan pembayaran berbasis kinerja bukan berarti tanggung jawab pemerintah telah selesai.
Menurut dia, keberlanjutan manfaat program perlu didukung tiga fokus, yakni penguatan pertukaran data spasial kehutanan melalui aplikasi SIGAP Kehutanan, penguatan layanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, serta penyebarluasan informasi mengenai capaian dan pembagian manfaat FCPF.
Workshop tersebut ditargetkan menghasilkan rumusan mekanisme pertukaran data, penguatan layanan pengaduan, strategi komunikasi publik, serta rekomendasi dan matriks rencana tindak lanjut untuk memperkuat koordinasi antarinstansi.
Dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim), hadir Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kutim Ripto Widargo, Perencana Ahli Muda Kartini, serta perwakilan Diskominfo Staper Kutim, yakni Pranata Humas Nur Farida Kusnah, Muhajirah, Fathillah Wahyu S, serta Penata Layanan Operasional Arie Firdaus dan Annisa Aurelia Febrianti.
Keikutsertaan perwakilan Kutim diharapkan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dalam integrasi data, peningkatan layanan pengaduan, dan keterbukaan informasi guna memastikan manfaat program FCPF berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan di Kalimantan Timur.
Keterangan Sumber: Setiap pengutipan, penyaduran, atau penggunaan informasi dan materi publikasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar mencantumkan sumber resmi serta menyertakan tautan menuju halaman atau berita asli.
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.
