SANGATTA - Koordinator Program Yayasan Solidaridad Network Indonesia Zona Kalimantan Timur, Anton Hidayat, mengatakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutim sudah berlangsung sejak tahun 2025 lalu.
Diawali dengan upaya menjangkau pekerja perempuan di sektor sawit. Pendekatan tersebut kemudian diperluas melalui koordinasi bersama instansi teknisnya yakni Disnakertrans, DPPPA tingkat provinsi, pemerintah daerah, akademisi dan perusahaan perkebunan.
Menurut Anton, program tersebut tidak hanya berfokus pada perusahaan, tetapi juga telah menyasar perempuan di tingkat petani sawit melalui berbagai kegiatan penguatan di dua wilayah, yakni Kecamatan Kombeng dan Wahau.
Sementara di tingkat perusahaan, kunjungan dan dialog dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pekerja serta kesenjangan yang masih terjadi antara perempuan dan laki-laki.
Dari proses tersebut, Solidaridad bersama pemerintah dan mitra terkait telah melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan. Anton menyebut terdapat tujuh perusahaan yang telah menjadi bagian dari proses pendampingan dan pembelajaran. Hasilnya kemudian menjadi bahan untuk mendorong perbaikan kebijakan dan praktik di tingkat perusahaan.
Anton menilai respons pemerintah, akademisi maupun perusahaan cukup positif. Menurutnya, upaya tersebut bukan untuk mencari kesalahan perusahaan, melainkan memastikan kebijakan ketenagakerjaan dan prinsip kesetaraan gender yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara baik.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan program menjadi hal penting. Karena itu, Solidaridad berharap ketika pendampingan dari lembaga pembangunan tidak lagi dilakukan secara intensif, program tersebut tetap berjalan melalui perangkat daerah, perusahaan, akademisi, DPRD dan elemen masyarakat lainnya.
“Kita tidak bekerja sendiri, tetapi harus mempunyai teman untuk bekerja bersama,” ujar Anton, menegaskan pentingnya kolaborasi dalammemastikan perlindungan pekerja perempuan.
Sebagai daya dorongnya, pihaknya bersama dengan Pemerintah daerah juga sudah melakukan komitmen bersama untuk membentuk komite gender sebagai bagian dari mekanisme internal untuk memperkuat kesetaraan dan perlindungan pekerja di setiap perusahaan.
.
Disisi lain, dirinya juga menyebut, keseriusan yang di tunjukkan oleh pemerintah derah melalui instansi teknisnya yakni DPPPA dan Disnaker Kutim menjadi sinyal positif dalam mendorong pengarusutamaan gender dan memastikan kebutuhan perempuan masuk dalam kebijakan pembangunan.
“Saya harap kegiatan ini (lokakarya multipihak) ini menghasilkan komitmen yang dapat ditindaklanjuti, termasuk memperluas jangkauan pendampingan ke perusahaan lainnya. Dengan demikian, perlindungan pekerja perempuan tidak hanya menjadi komitmen administratif, tetapi benar-benar dirasakan dalam bentuk kesempatan kerja yang setara, akses pelatihan, lingkungan kerja yang aman dan perlakuan yang adil,”pungkasnya.(Maulana)
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur,. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31,239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif,15 desa persiapan dan 2 kelurahan
