"Contohnya seperti saat ada mutasi kemarin, ada pegawai yang tidak diberikan jabatan karena melakukan pelanggaran. Salah satunya karena malas masuk kantor, " ujarnya saat Musrenbangcam di BPU desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng pada Rabu (01/03/2023).
Sanksi berat juga sudah menunggu apabila ada pegawai yang melakukan pelanggaran, dirinya mencontohkan, apabila ada pegawai yang tidak masuk selama 11 hari tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut diancam dengan pemecatan.
"Dan apabila aturan itu tidak dilaksanakan, Bupati, Wabup hingga Sekertaris Daerah akan kena sanksi juga," imbuhnya.
Kasmidi berharap dengan adanya regulasi ini, mampu menjadikan motivasi tersendiri agar para pegawai di lingkungan Pemkab Kutim mampu bekerja secara profesional serta mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.
"Jangan sampai kuat secara fisik namun malas-malasan untuk bekerja, buat apa naruh (menempatkan) orang tapi tidak mau masuk kantor, ini yang kita tidak harapkan" pungkasnya.
Penulis : Tehjo
Editor : Joni
Keterangan Sumber: Setiap pengutipan, penyaduran, atau penggunaan informasi dan materi publikasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar mencantumkan sumber resmi serta menyertakan tautan menuju halaman atau berita asli.
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.
