SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menegaskan upaya pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus berjalan seiring dengan komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Menurutnya, akses terhadap penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik, jalan hingga sarana air bersih merupakan kebutuhan penting yang harus terus diperhatikan pemerintah.
“Namun, pelaksanaan pembangunan juga perlu mempertimbangkan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan dampak terhadap kelestarian kawasan hutan,”ucap Bupati Ardiansyah Sulaiman di sela kegiatan penandatanganan komitmen bersama terkait pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur di dalam maupun di sekitar kawasan Taman Nasional Kutai (TNK), yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Balai Taman Nasional (TNK), dan PT PLN (Persero).Senin (09/11/2026).
Ia menekankan bahwa hutan merupakan aset lingkungan yang memiliki nilai penting dan manfaat luas, tidak hanya bagi masyarakat setempay. Namun hadirnya kawsan hutan juga memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan kehidupan semua mahluk hidup Karena itu, upaya menjaga kelestarian hutan harus menjadi perhatian bersama dalam setiap pelaksanaan pembangunan.
Bupati Ardiansyah berharap, melalui kesepakatan tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat terpenuhi tanpa mengesampingkan perlindungan ekosistem Taman Nasional Kutai.
“Pemerataan pembangunan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga alam. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dasar yang layak, sementara kelestarian hutan juga harus tetap terjaga sebagai warisan bagi generasi mendatang,” pesan Bupati.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setkab Kutim Noviari Noor menjelaskan, penandatanganan komitmen bersama tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Balai TNK, dan PLN dalam mengatur pembangunan serta pemanfaatan infrastruktur yang bersinggungan dengan kawasan konservasi.
Diketahui, pada 26 Mei 2026, Pemkab Kutim telah mengajukan permohonan tindak lanjut rencana perjanjian kerja sama kepada Balai TNK dengan mengusulkan sebanyak 315 paket kegiatan pembangunan di wilayah yang masuk kawasan TNK.
Dalam pelaksanaannya, terdapat sepuluh poin kesepakatan yang menjadi pedoman bersama, di antaranya penghormatan terhadap batas, status, fungsi, dan zonasi TNK; verifikasi setiap usulan pembangunan melalui tim terpadu, serta memastikan pembangunan jaringan listrik tidak menjadi dasar pengakuan maupun legalisasi penguasaan tanah di dalam kawasan konservasi.
“Pemerintah daerah juga berkomitmen mengawasi sambungan listrik ilegal dan memastikan perencanaan pembangunan daerah tidak bertentangan dengan fungsi kawasan TNK,” ujarnya.
Manager PT PLN (Persero) UP2K, Januri, menyampaikan bahwa Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pelaksanaan program listrik desa di Kalimantan Timur. Pada 2026, PLN UP2K mendapat penugasan pembangunan listrik desa di 105 lokasi se-Kaltim, dengan sekitar 40 lokasi berada di Kutim. Dari jumlah tersebut, tujuh lokasi telah menyelesaikan konstruksi 100 persen, sementara 30 lokasi lainnya sedang dalam proses pembangunan dan satu lokasi masih terkendala pengiriman tiang beton.
Januri menjelaskan, masih terdapat dua lokasi yang membutuhkan tindak lanjut persetujuan Balai TNK, yakni Dusun Airport dan Teluk Lombok. PLN berharap melalui penandatanganan komitmen bersama dan pembentukan tim terpadu, proses koordinasi serta perizinan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan jaringan listrik di kedua wilayah tersebut bisa dilaksanakan. Hal ini dinilai penting mengingat seluruh pekerjaan program listrik desa ditargetkan rampung paling lambat 30 Desember 2026.
Kepala Balai Taman Nasional Kutai, Syaiful Bahri, mengapresiasi langkah Pemkab Kutim dan PLN dalam membangun kesepahaman untuk mendukung pembangunan infrastruktur tanpa mengesampingkan perlindungan lingkungan. Ia menjelaskan, TNK merupakan kawasan pelestarian alam seluas kurang lebih 192.709,55 hektare yang memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem Kalimantan Timur.
“Kawasan tersebut menjadi habitat berbagai satwa dilindungi, seperti orangutan, bekantan, beruang madu, dan banteng Kalimantan,” ujarnya.
Ia berharap komitmen yang ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor, pengawasan pembangunan, pencegahan perambahan dan kebakaran hutan, penanganan aktivitas ilegal, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan.(Maulana)
Keterangan Sumber: Setiap pengutipan, penyaduran, atau penggunaan informasi dan materi publikasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar mencantumkan sumber resmi serta menyertakan tautan menuju halaman atau berita asli.
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.
