SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengikuti tahapan interview penilaian kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom, Selasa (22/9/2026).
Interview tersebut menjadi bagian dari rangkaian evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan digital di lingkungan pemerintah daerah. Melalui tahapan ini, Pemkab Kutim menyampaikan berbagai capaian, penerapan, serta upaya penguatan transformasi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Kegiatan diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Noviari Noor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim Ronny Bonar H. Siburian, serta perwakilan sejumlah perangkat daerah meliputi, Bappeda, BKPSDM, serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabupaten Kutai Timur
Keterlibatan lintas perangkat daerah menunjukkan bahwa evaluasi pemerintah digital tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan.
Dalam proses interview, tim Pemkab Kutim memaparkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan digital yang telah berjalan. Mulai dari tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, integrasi layanan, pengelolaan data, hingga upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat berbasis digital.
Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar H. Siburian sebelumnya menyampaikan bahwa Pemkab Kutim terus melakukan penguatan transformasi digital agar penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak berhenti pada pemenuhan indikator evaluasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung efektivitas kerja pemerintahan.
Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi momentum untuk melihat sejauh mana berbagai inovasi dan sistem digital yang telah dibangun dapat berjalan secara terintegrasi. Termasuk mendorong perangkat daerah agar semakin konsisten dalam pemanfaatan teknologi, pengelolaan data, keamanan informasi, serta penyediaan layanan publik secara digital.
Tahapan interview ini juga menjadi kesempatan bagi Pemkab Kutim untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada tim penilai terkait kondisi dan perkembangan penerapan pemerintahan digital di daerah.
Pemkab Kutim berharap seluruh proses evaluasi dapat memberikan gambaran objektif terhadap capaian yang telah dilakukan sekaligus menjadi bahan perbaikan untuk memperkuat transformasi digital pemerintahan ke depan.
Dengan keterlibatan lintas perangkat daerah, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk terus membangun pemerintahan yang lebih terintegrasi, efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat.(Tejho)
Keterangan Sumber: Setiap pengutipan, penyaduran, atau penggunaan informasi dan materi publikasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar mencantumkan sumber resmi serta menyertakan tautan menuju halaman atau berita asli.
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.
