SANGATTA – Tekanan pekerjaan, tuntutan kinerja hingga persoalan pribadi menjadi tantangan yang dapat memengaruhi kondisi psikologis aparatur sipil negara (ASN). Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mulai memperkuat kepedulian terhadap kesehatan mental di lingkungan pemerintahan.
Salah satu langkah yang dilakukan melalui Pertemuan Sosialisasi dan Orientasi Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) bagi perangkat daerah yang digelar di Hotel Royal Victoria Sangatta, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut melibatkan 30 perwakilan perangkat daerah sebagai bagian dari penguatan pemahaman lintas sektor dalam mengenali dan memberikan dukungan psikologis awal.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, mengatakan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga mencakup kesehatan lingkungan dan psikologis. Ketiganya memiliki peran penting dalam menunjang kualitas hidup, produktivitas, serta kemampuan seseorang menjalankan tanggung jawabnya.
Menurutnya, lingkungan kerja pemerintahan memiliki dinamika tersendiri. Beban tugas, target kinerja, perubahan organisasi hingga persoalan kehidupan pribadi dapat menjadi sumber tekanan yang apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi memengaruhi kondisi mental pegawai.
“Berbagai tekanan tersebut dapat memicu kecemasan, gangguan emosi, stres, hingga kelelahan mental apabila tidak dikelola dengan baik,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Yuwana juga mengingatkan adanya tantangan lain yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Penggunaan aplikasi digital memang mempermudah pekerjaan, tetapi juga membuka potensi persoalan baru, seperti judi online dan pinjaman online ilegal.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan hingga persoalan sosial. Karena itu, diperlukan kepedulian bersama agar pegawai yang menghadapi persoalan dapat memperoleh dukungan dan penanganan yang tepat.
Selain itu, kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkotika juga menjadi perhatian. Upaya pencegahan perlu diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Yuwana berharap kegiatan tersebut dapat mendorong pimpinan dan perwakilan perangkat daerah lebih memperhatikan kondisi psikologis pegawai di lingkungan masing-masing. Menurutnya, pegawai yang sehat secara fisik maupun mental akan lebih mampu membangun komunikasi, mengambil keputusan dan menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal.
Sementara itu, Ketua Panitia, Nur Kholis, menjelaskan sosialisasi dan orientasi P3LP merupakan kegiatan kedua dalam rangkaian peningkatan kapasitas penanganan permasalahan kesehatan jiwa. Sebelumnya, Dinkes Kutim telah melaksanakan program pelatihan terkait Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan peran lintas sektor dan lintas program dalam upaya promotif serta preventif kesehatan jiwa. Peserta dibekali pemahaman mengenai pengenalan krisis psikologis, tanda kedaruratan jiwa hingga langkah awal memberikan dukungan kepada individu yang membutuhkan.
Untuk memperdalam materi, panitia menghadirkan dua narasumber, yakni perwakilan HIMPSI Kutai Timur Fuffahanna, S.Psi., M.Psi., Psikolog, serta dr. Andi Zulkifli, Sp.KJ dari RSUD Kudungga.
Materi yang diberikan mencakup arah kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan ODGJ berat dan ODMK di Kutim, Psychological First Aid atau pertolongan pertama psikologis, serta pengenalan dan penanganan awal krisis psikologis.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi dan diskusi kelompok. Peserta turut menyusun rencana tindak lanjut agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan kerja maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui keterlibatan 30 perangkat daerah tersebut, Dinkes Kutim berharap kepedulian terhadap kesehatan mental semakin tumbuh di lingkungan pemerintahan. Perwakilan OPD diharapkan dapat menjadi penggerak dalam menciptakan budaya kerja yang lebih terbuka, saling menghargai dan tidak memberikan stigma terhadap pegawai yang menghadapi persoalan psikologis.(Maulana)
Keterangan Sumber: Setiap pengutipan, penyaduran, atau penggunaan informasi dan materi publikasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar mencantumkan sumber resmi serta menyertakan tautan menuju halaman atau berita asli.
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.
